Revolusi Mental Sebagai Bangsa Pelaut Dengan Motto Jalesveva Jayamahe

M.Zainal Muttaqin ST - Ponorogo Jawa Timur

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dibidang kelautan. Sekitar 71% wilayah Indonesia adalah lautan. Tidak heran Indonesia disebut negara maritim dengan segudang potensi hasil lautnya yang luar biasa. Selain itu Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis. Hal ini menyebabkan alur perpindahan barang pada perdagangan internasional hampir selalu melalui wilayah Indonesia, dan wilayah tersebut adalah laut.
Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Namun, dengan kondisi konektivitas kelautan, ekonomi-perdagangan dan pertahanan keamanan maritim yang lemah saat ini justru banyak merugikan Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar Rp 300 triliun dari kegiatan ekonomi ilegal. Tak hanya itu, biaya logistik di Indonesia menjadi termahal di dunia sebesar 24 persen Produk Domestik Bruto (PDB) akibat  mahalnya transportasi laut Indonesia.Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana membangun proyek infrastruktur berupa 'tol laut'. Konsep ‘tol laut’ bukanlah membangun jalan tol di atas laut, melainkan penyediaan sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan dari ujung barat Indonesia hingga ke ujung timur. [1]
Pemerintah akan berfokus pada pembangunan ‘tol laut’ menjadi sarana yang wajib dibangun guna menopang Indonesia sebagai negara maritim yang hebat. Adapun strategi yang dijalankan PT. PAL Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program ‘tol laut’ adalah meningkatkan pembangunan kapal maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal dalam rangka meningkatkan keandalan armada angkutan laut, membangun industri galangan kapal di kawasan Indonesia timur dan menyusun standarisasi pembangunan kapal pelayaran rakyat.


BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mencita-citakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut seperti nenek moyangnya. Cita-cita ini tercermin dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 1953.
Ketika itu Presiden soekarno berkata,
  “… Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”
Penggalan pidato itu jelas menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.
Melihat kenyataan bahwa Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 18 ribu pulau yang membentang dari sabang sampai merauke menjadikan Indonesia lahir sebagai negara maritim. Selain itu, posisi silang diantara dua samudera dan dua benua menjadikan indonesia mempunyai posisi strategis di dunia internasional. Karena sangat pentingnya posisi Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka berkata, “Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih dahulu untuk sendi kekuasaan”.
Sudah 70 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan.  Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.
Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

1.2. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. PAL Indonesia dalam mendukung kebijakan Pemerintah (Tol Laut atau Poros Maritim Dunia).

1.3. METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terapan yang meliputi beberapa langkah. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.3.1. Survei Pendahuluan
Metode ini digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian. Survei pendahuluan saya lakukan dengan 2 cara yaitu:
a. Observasi
Pada penelitian ini observasi dilakukan pada Divisi Kapal Perang, Divisi Kapal Niaga, Divisi Harkan dan PIP di PT. PAL Indonesia untuk mengamati area kerja, fasilitas kerja dan metode penguasaan teknologi.
b. Dokumentasi
Data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: foto kapal perang dan foto kapal selam.
1.3.2. Studi Literatur
Studi literatur merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan mempelajari literatur di perusahaan serta membaca sumber-sumber data informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.


BAB II : HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. HASIL

2.1.1. Arsitektur Tol Laut Indonesia
Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.
Dasar pemikiran pendulum nusantara yang kemudian menjadi tol laut ini adalah terbangunnya skala ekonomi dalam pengangkutan laut yang selama ini masih tidak efisien. Jika barang diangkut dengan kapal antar pulau yang bobotnya 1000 ton, biayanya akan menjadi beberapa kali lipat lebih mahal, jika dibandingkan dengan diangkut kapal yang bobotnya 50 ribu DWT yang mampu mengangkut lebih dari 3000-4000 kontainer sekaligus.

Gambar 1. Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia

Untuk pelayaran luar negeri, Indonesia juga masih mengandalkan kapal asing untuk angkutan barang jarak-jauh hingga ke Eropa. Guna melayari samudera untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kapal dengan bobot mati minimal 100 ribu DWT. Sedangkan kemampuan Indonesia, baru memproduksi dan memiliki kapal-kapal dengan bobot tak lebih dari 50 ribu DWT. Kapal berbobot 50 ribu DWT itu pun baru dalam tahap produksi oleh PT PAL. Dengan demikian, kapal-kapal Indonesia belumlah hilir mudik mengangkut produk-produk nasional hingga jauh ke mancanegara. Kebanyakan ekspor dan impor Indonesia harus melalui kapal-kapal besar yang bersandar di Singapura yang mampu menerima kapal berbobot 100 ribu DWT sedangkan pelabuhan Indonesia masih belum mampu karena kebanyakan kurang dalam (Laksanawan dkk, 2014)
Semua hal diatas sangat erat kaitannya dengan proyek pembangunan tol laut. Tol laut sangat besar manfaatnya bagi peningkatan perekonomian Indonesia khususnya dalam penurunan biaya logistik nasional. Untuk mengimplementasikan proyek tol laut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Dedy S Priatna, proyek tol laut ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggara Proyek ini akan dimasukkan dalam APBN-P 2015 dan RPJMN 2015-2019.
Kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini, akhirnya memaksa Pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik investor asing masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Menurut menteri Bapenas, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.
Sebagai tindak lanjutpertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT APEC, banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin berinvestasi di Indonesia.Salah satunya adalah China Merchant Group. Dan menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank (www.tribunews.com)
Untuk menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari barat di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan.
Tol laut merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019

Jadi Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151 Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum , bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan APBN.  Kecuali untuk proyek revitalisasi industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil. Tentu hal ini bisa menjawab isu yang selama ini beredar bahwa proyek tol laut akan dikuasai oleh investasi negara asing adalah tidak benar. Bahwa pemerintah masih memprioritaskan kepentingan nasional dalam pembangunan infrastruktur Tol laut Indonesia.[2]

2.1.2. Pembangunan Tol Laut
Pembangunan tol laut dalam rentan waktu lima tahun ke depan rencananya akan dilaksanakan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Jokowi menargetkan akan membangun 24 pelabuhan untuk mendukung infrastruktur tol laut. Dalam RPJMN dana yang ada baik dari APBN, BUMN, maupun swasta, dialokasikan untuk membeli 609 kapal yang terdiri dari 83 kapal kontainer, 500 kapal rakyat, dan 26 kapal perintis. Untuk mendapatkannya, diperlukan dana sebanyak 57,31 triliun rupiah dan 39,5 triliun untuk membangun 24 pelabuhan.

Gambar 2. Pembangunan Tol Laut

Dengan anggaran untuk investasi pengembangan 24 pelabuhan senilai  Rp.39,5 triliun dan anggaran investasi pengadaan kapal senilai Rp.57,3 triliun, diharapkan pembangunan ini kedepannya dapat berlangsung dengan baik untuk mempersiapkan kedepannya Indonesia di tahun mendatang menjadi Negara yang siap dalam menghadapi AEC 2015. Dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, proyek strategis yang akan dibangun untuk mendukung 16 kawasan industri diperkirakan menelan dana Rp 47,67 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri dari proyek bandara senilai Rp 8,2 triliun, proyek jalan sebesar Rp 8,079 triliun, proyek kereta api sebanyak Rp 2,312 triliun, proyek ketenagalistrikan senilai Rp 10,477 triliun, proyek pelabuhan senilai Rp 17,664 triliun, serta proyek sumber daya air sebanyak Rp 939 miliar.[3]

2.1.3. Dana PMN Untuk Pembangunan Tol Laut
Pemerintah siap mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan industri galangan kapal dalam rangka pembangunan Tol Laut dengan mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,65 triliun kepada delapan BUMN bidang kepelabuhanan dan pelayaran.
Kedelapan BUMN yang diusulkan memperoleh alokasi dana PMN meliputi PT ASDP Indonesia Ferry sebesar Rp1 triliun, PT Pelni sebesar Rp500 miliar, PT Djakarta Lloyd Rp350 miliar, PT Pelindo IV Rp2 triliun, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar, dan PT PAL Indonesia Rp1,5 triliun.
Untuk pembangunan Tol Laut akan dikembangkan sekitar 24 pelabuhan dalam (deep seaport) dan pelabuhan-pelabuhan feeder lainnya termasuk prasarana dermaga, terminal, dan alur, serta dan sarana suprastruktur berupa peralatan bongkar muat, dan fasilitas lainnya.
Sedangkan untuk mendukung konektivitas, Pelni, Djakarta Lloyd, dan ASDP Indonesia Ferry berinvestasi untuk penyediaan alat angkut berupa kapal penumpang dan kapal barang, dan perbaikan serta pengembangan ferry terminal.
Sedangkan dana tambahan PMN yang akan diberikan kepada Pelni untuk investasi pengadaan kapal angkutan barang guna melayani rute ke daerah-daerah yang mungkin tidak menguntungkan secara komersial, namun penting menjaga stabilitas ekonomi dan politik daerah tersebut seperti Kijang, Tobelo, Serui, Reo, dan Tual.
Sedangkan BUMN galangan kapal yang terdiri atas PAL Indonesia, Dok Kodja Bahari, Dok Perkapalan Surabaya, Industri Kapal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kapal maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal dalam rangka meningkatkan keandalan armada angkutan laut.[4]

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Gambaran Umum PT. PAL Indonesia
PT PAL adalah perusahaan hasil nasionalisasi pada zaman penjajahan dulu. Awalnya PT PAL bernama Marine Establishment atau ME, perusahaan bentukan Belanda yang diresmikan tahun 1939 dan pada masa penjajahan Jepang Perusahaan berubah nama menjadi Kaigun SE 2124 Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akta No. 12, yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, SH. PT PAL berada di Surabaya, Jawa Timur dengan fokus memproduksi kapal perang, kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.
PT PAL berdiri sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan kini sudah mampu memproduksi kapal-kapal berkualitas ke pasar Internasional. Menurut data tahun 2007, 80% pesanan PT PAL berasal dari luar negeri yang datangnya dari negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Italia, Portugal, Hongkong, dan Turki ( 81, Kekuatan Daya Saing Indonesia).
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, produk-produk PT PAL meliputi produksi kapal niaga, kapal perang, jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum. PT PAL memproduksi kapal niaga yang pasarnya ditujukan pada pasar-pasar Internasional, industri pelayaran nasional, dan kapal pelayaran perintis untuk penumpang dan barang. Produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50.000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20.000 DWT. Pada saat ini PT PAL INDONESIA (PERSERO) telah menguasai teknologi produksi untuk kapal-kapal seperti Kapal Bulker sampai dengan 50.000 DWT, kapal container sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal penumpang sampai dengan 500 PAX. Sementara itu produk yang telah dikembangkan antara lain kapal container sampai dengan 2.600 TEUS, kapal Chemical Tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal LPG Carrier sampai dengan 5.500 DWT.   Sedangkan untuk produksi kapal perang, PT PAL mampu memproduksi 6 hingga 7 kapal per tahun yang seluruhnya adalah pesanan dalam negeri (81, Kekuatan Daya Saing Indonesia). Bekerja sama dengan dengan TNI AL, PT PAL juga memproduksi kapal perang korvet untuk kebutuhan pertahanan dalam negeri. Untuk jasa Harkan atau pemeliharaan dan perbaikan, baik kapal maupun non-kapal, kegiatan PT PAL meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal tingkat depo dengan kapasitas docking 600.000 DWT per tahun.
Selain itu jasa yang disediakan adalah annual/ special survey dan overhaul bagi kapal niaga dan kapal perang, pemeliharaan dan perbaikan elektronika dan senjata serta overhaul kapal selam. Peluang pasar untuk kategori pelayanan jasa seperti ini berasal dari TNI - AL, swasta, pemerintah serta kapal-kapal yang singgah dan berlabuh di Surabaya, dengan jumlah yang mencapai 6.800 kapal per tahun.  Untuk rekayasa umum, PT PAL mampu memproduksi alat pembangkit listrik tenaga uap dan gas berkapasitas produksi 600 megawatt. Mungkin terdengar jauh antara memproduksi kapal laut dengan produksi turbin tenaga listrik (power plan), namun sebenarnya proses pembuatan kapal laut hampir sama dengan produksi power plant sehingga PT PAL menjadikannya sebagai salah satu barang produksi perusahaan.
PT PAL memiliki visi dan misi yang ringkas, namun memiliki arti yang mendalam. Visinya adalah  ”Menjadi perusahaan perkapalan dan rekayasa berkelas dunia yang dihormati”. Sedangkan misinya adalah ”Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan insan PT PAL INDONESIA (Persero)” dan  ”Menjadi bagian penting dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional”. Jika dilihat kembali, visi dan misi dari PT PAL sudah hampir sepenuhnya tercapai hanya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai prestasi yang gemilang karena sepanjang periode tersebut PT PAL sempat diterpa kesulitan karena krisis yang menerpa Indonesia pada tahun 1997.
Gangguan krisis, ternyata tidak membuat PT PAL bangkrut seperti kebanyakan perusahaan lainnya. Kemampuan PT PAL untuk bangkit dari krisis, keberhasilannya melahirkan karya-karya yang diakui oleh dunia, bahkan menguasai pangsa pasar Internasional sebesar 1,6 persen (data 2007-2008, Kekuatan Daya Saing Indonesia) maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa PT PAL adalah salah satu perusahaan pemerintah yang sukses.
Sebenarnya, apakah yang membuat PT PAL bisa menjadi perusahaan pemerintah yang sukses? menurut Dirut PT PAL tahun 1988 Adwin mengatakan bahwa kunci bertahannya PT PAL adalah menjalankan program yang dijalankan B.J Habibie sejak 1980.  B.J Habibie melakukan terobosan yang jika diringkas dalam satu kalimat ”Bermula dari akhir, berakhir di awal”. Pertama, B.J Habibie mencari perusahaan kapal mancanegara untuk dijadikan mitra untuk kemudian menjadi tempat PT PAL mencari ilmu. Untuk kapal niaga, PT PAL bekerjasama dengan Mitsui Engineering Company dari Jepang, dan untuk kapal perang, PT PAL bekerjasaman dengan perusahaan kapal Jerman Friedrich Lurssen Werf. Hasilnya, PT PAL berhasil memproduksi karya-karya perdananya seperti kapal Tanker Mitsui berbobot 3.500 ton, kapal niaga Caraka Jaya, kapal perang Fast Patrol Boat, dan lain sebagainya. Platform pertama yang dilakukan saat itu oleh PT PAL adalah investasi fisik dan teknologi. Akibat pembelajaran ini, PT PAL mengadopsi banyak sistem industri perkapalan yang meliputi sistem Jerman, Jepang, dan Amerika, dan pada saat itu pula PT PAL belum memiliki sistem sendiri. Lalu, agar terjadi alih teknologi, sejumlah perwira angkatan laut ada yang dikirim ke Filipina untuk belajar sistem perkapalan. [5]

2.2.2. Milestone Pencapaian PT. PAL Indonesia
• Pada Tahun 1983 : dimulainya penguasaan Industri Pertahanan dan Keamanan dengan pembuatan kapal patroli cepat (FPB) 28 pesanan Ditjen Bea Cukai dan Polisi sebanyak 38 kapal.
• Pada Tahun 1995 : penyerahan modifikasi kapal  perang eks Jerman kelas Parchim, kelas Frosch, dan kelas Kondor.
• Pada Tahun 1997 : Penyerahan overhaul 5 tahunan pertama Kapal selam (KRI Cakra).
• Pada tahun 1999 : Penyerahan overhaul 5 tahunan kapal selam kedua (KRI Nanggala)
• Tahun 2003 : PT PAL Indonesia melakukan modifikasi kapal patroli cepat (FPB) sebagai kapal combatan seperti FPB 57.

FPB-57 atau Fast Patrol Boat 57 m atau PB-57 (karena tidak semuanya berkecepatan tinggi) adalah sebuah rancangan kapal patroli yang dibuat oleh Lürssen, Jerman. Pada perjanjiannya PT. PAL yang awalnya hanya merakit kapal ini di Surabaya, juga memperoleh hak untuk memproduksi rancangan kapal ini. Selanjutnya, kapal ini sudah buatan Surabaya. Sejumlah penelitian dilakukan agar FPB menjadi kapal combat salah satunya penggunaan pendekatan CFD (Computational Fluid Dynamics). Hasilnya menerapkan Bow Lifting Body (BLB) yg dapat meningkatkan efisiensi gaya dorong kapal.

Gambar 3. Model Kapal Boat Patroli FPB-57

Selain itu pada tahun 1989 FPB 57 dilakukan uji terowongan angin untuk menguji penggunaan pendaratan helikopter. Pada tahun 2003 dilakukan penyerahan terakhir kapal FPB 57 pesanan TNI AL dari total 12 unit.

• Tahun 2010-2013 : 1. Penyerahan kapal Landing Platform Dock (LPD) sebanyak 2 unit, 2. Pembangunan Kapal Cepat Rudal(KCR) 60 m, 3. Persiapaan Pembangunan PKR 105 meter.

2.2.3. Pembangunan Kapal PKR Sigma

Gambar 4. Disain Light Frigate Sigma 10514

Gambar 5. Jadwal Waktu Pembangunan PKR Sigma

Pada bulan Januari tahun ini, PT. PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding  (DSNS) telah melakukan pemotongan baja pertama atau First Steel Cutting Kapal PKR 105 meter pertama. Total ada 6 modul yg dikerjakan, untul modul 1, 2, 4 dan 6 dikerjakan PT. Pal dan modul 3 dan 5 dikerjakan oleh pihak DSNS.[6]

2.2.4. Roadmap Penguasaan Teknologi
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi.
Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.
Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.
Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistik  terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.
Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT)
Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.
Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.
Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1, 5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7 Juta Euro
Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helli pad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan. (MAW/SR).
Hingga tahun 2014 ini PT. PAL sudah berpengalaman menguasai sejumlah teknologi pertahanan dan keamanan seperti memproduksi kapal perang jenis Fast Patrol Boat (FPB) berbagai ukuran, KCR 60 m hingga LPD 125 m. Saat ini untuk pengetahuan dasar pembangunan kapal PKR tim sudah berhasil menguasai sebanyak 51 persen. Untuk program Transfer of Technology yg didapat sekitar 17 persen dan pengetahuan yg harus dikembangkan sendiri sebanyak 32 persen. Kompetensi SDM sangat menentukan dalam akusisi teknologi, oleh karena itu untuk dapat menguasai dan menciptakan desain kapal PKR sendiri diperlukan pengembangan teknologi dengan porsi yg besar yaitu 32 persen.
Jika kedepan kita sudah bisa menyerap ilmu dari hasil kerjasama dengan DSNS, maka pada tahun 2017-2022 kita punya proyeksi mengembangkan sendiri agar tidak harus membayar royalty kepada Belanda. Agar program ini berjalan dan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan maka PT PAL mengalokasikan modal pada tahun 2013 sebanyak Rp. 163 milliar. Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan membangun bangunan baru divisi kapal perang, ship lift dari semula 700 ton menjadi 1.500 ton, floating dock Surabaya dari 2.500 TLC menjadi 3.500 TLC, serta floating dock Pare-Pare dari 3.000 TLC menjadi 5.000 TLC. Dan yang terbaru adalah rencana membangun side launching kapal 150 m pada tahun 2016. Selain ToT PT PAL juga meningkatkan kualitas SDM-nya melalui OJT (On Job training) dan Internal Training.[7]

2.2.5. Lead Integrator Alutsista Matra Laut
Sebagai Lead Integrator, PT PAL membuat konsep kerjasama dengan sejumlah perusahaan pendukung dan subkontraktor sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Denga kerjasama ini minimum 35 persen “local content” yang diamanahkan UU Nomer 16 Tahun 2012 tentang Inhan bisa tercapai. PT. PAL mengklaim bahwa konsep yg diterapkannya ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional, karena pekerjaan didistribusikan secara proposional.
Untuk konsep kerjasama dengan industri lokal adalah kontraktor utama, desain kapal, konstruksi kapal, suplai material dan sub-system (local content), kegiatan instalasi dan support untuk integrasi sistem persenjataan, test dan trial. Sedangkan dengan penyedia teknologi yaitu partner, asistensi desain atau konstruksi kapal, suplai material dan sub-system, desain dan supali sistem persenjataan dan integrasi, test dan trial sistem persenjataan.
Saat ini kerjasama yg sudah terlaksana dengan perusahaan-perusahaan lokal yaitu : PT Barata, steel casting shaft bracket & sterm tube, PT Inka, PT BBI, Machining Component, Air Vessel, Steel Casting and Valve, PT Pindad, PT Len, PT DI, dan  PT KS, Heavy Steel dan Steel Plate material  Supply
Untuk kerjasama dengan perusahaan combat system dan electronic dalam koridor lead integrator meliputi Combat system integrator, tacticos, comms Assistance and assistance during building STW – HAT -SAT. Sedangkan E-Manufacture adalah E-installation bridge and platform automation, E-System Integrator, and assistance during building STW – HAT -SAT.[8]

Gambar 6. Spesifikasi Teknis Kapal PKR 10514

2.2.6. Kesiapan PT. PAL Indonesia Mendukung Program Tol Laut
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan membangun 24 unit pelabuhan di Indonesia timur. Guna mendukung penguatan poros maritim tersebut, PT PAL Indonesia (persero) berencana mengembangkan industri galangan kapal. Rencana pengembangan industri galangan kapal ini akan dibangun di beberapa daerah di wilayah Indonesia timur seperti Ambon, Maluku, Sorong, dan Nusa Tenggara Timur.
PT PAL Indonesia akan tetap menjalankan arahan pemerintah untuk mendistribusikan produk-produknya demi kepentingan kemaritiman Tanah Air, termasuk pengembangan industri galangan kapal. Selain bergerak di bidang Jasa Harkan maupun non-kapal, PT PAL Indonesia yang berada di Ujung, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur ini juga memberi jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal tingkat depo dengan kapasitas docking 600.000 DWT per tahun.[9]
Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menugaskan PT PAL Indonesia (Persero) menyusun standardisasi, termasuk pembangunan kapal pelayaran rakyat (Pelra) untuk mendukung pelaksanaan program tol laut. Pembangunan 500 unit kapal itu PT PAL Indonesia mendapat porsi lebih besar untuk pembangunan kapal, meski tetap melibatkan beberapa galangan kapal nasional dan sub kontraktor.
Luhut mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp25 triliun untuk merealisasikan proyek tersebut. Luhut menjelaskan, pelayaran rakyat termasuk bagian dari komponen pendukung tol laut yang dijalankan pemerintah.
Direktur Utama PT PAL, M Firmasyah Arifin, menyatakan pihaknya akan melibatkan seluruh galangan kapal di Indonesia yang memenuhi kriteria dalam membangun 500 kapal pelra tersebut. Sementara untuk memenuhi kebutuhan kapal, pemerintah  akan memberikan perhatian khusus kepada industri galangan kapal nasional. Saat ini Indonesia memiliki 198 industri galangan kapal dengan jumlah terbanyak berada di Batam, yaitu mencapai 110 industri. Di Sumatera (di luar Batam) ada 41 galangan, Kalimantan 18 galangan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara 23 galangan, Sulawesi 3 galangan, dan Papua-Maluku 3 galangan.[10]
Standarisasi rancang bangun desain kapal pelayaran rakyat yang dibuat adalah kapal nelayan tradisional dengan ukuran panjang 7 meter, lebar 2,6 meter dan tinggi 1 meter. Untuk baling-baling kapal menggunakan shaft panjang yang dihubungkan ke mesin diesel 12 pk diatas deck kapal. Dengan data ini dibuat desain kapal lambung pelat datar dengan ukuran seperti diatas, mulai dengan bentuk pelat dasar kapal, bentuk haluan dengan perhitungan sudut untuk mendapatkan aliran air yang lebih streamline, bentuk buritan untuk mengarahkan air ke propeller kapal. Setiap koordinat titik pertemuan antara pelat datar dihitung dengan menggunakan persamaan bidang Aljabar Linear.



Persamaan dimulai dengan 3 buah titik yang diketahui, persamaan bidang yang dibentuk akan memotong horizontal dan vertical pada panjang absis tertentu sehingga didapat koordinat titik potong yang ke 4, demikian seterusnya dibuat persamaan bidang yang berikutnya untuk mengetahui titik titik potong yang lain sampai didapat sebuah bentuk kapal yang terdiri dari perpotongan pelat- pelat datar.



Gambar 7. Koordinat Titik Potong Lambung Kapal

Setelah semua titik-titik koordinat didapat , dengan bantuan software Catia dapat dibuat dengan cepat gambar 3 dimensi kapal.  Gambar 3 dimensi ini dapat dikirim ke software Maxsurf untuk perhitungan stabilitas kapal.

 
Gambar 8. Perancangan
Dengan Software Catia Gambar 9. Perhitungan
Stabilitas Kapal

Setelah dilakukan koreksi untuk mendapatkan stabilitas yang aman, dibuat gambar konstruksi dan bukaan kulit kapal. Dibuat percobaan dengan model kapal, untuk menghitung hambatan kapal dan pengetesan stabilitas.

 
Gambar 10. Perancangan
Konstruksi Kapal Gambar 11. Bukaan
Kulit Kapal

Gambar konstruksi dan bukaan kulit kapal ini dapat dikirim ke mesin NC Cutting Safmatic Bengkel Fabrikasi Divisi Kapal Perang, untuk proses produksi kapal. Dari segi hambatan kapal, kapal lambung pelat datar mempunyai hambatan yang lebih besar dibandingkan kapal dengan lambung lengkung. Hasil penelitian kapal Pioneer, hambatan lebih besar 6 % untuk kecepatan kapal diatas 17 knots. Desain kapal ini untuk kapal ikan yang kecepatannya tidak lebih dari 14 knots, jadi dari segi hambatan tidak ada masalah. Untuk kapal patroli yang membutuhkan kecepatan tinggi sedang dilakukan penelitian menerapkan air cushion pada dasar kapal dan water nozzle untuk menambah effisiensi propeller kapal. Konstruksi kapal terutama di titik perpotongan pelat, untuk pelat sampai dengan tebal 6 mm, pengelasan dengan gas Argon atau CO2 hasilnya cukup baik. Untuk pelat diatas 6 mm dapat dibuatkan pelat bulat di titik perpotongan untuk menghindari perpotongan las pada satu titik. Konstruksi kapal lambung pelat datar mudah dibuat , pemakaian pelat sangat effektif , mengurangi biaya investasi pembuatan kapal.
Material kapal terbuat dari baja mempunyai beberapa keuntungan antara lain : material banyak tersedia di pasaran, pemotongan dan pengelasan pelat dikerjakan lebih cepat, konstruksi kapal lebih ringkas dan lebih kuat. Kapal dapat dijual sebagai besi bekas , setelah melewati umur ekonomisnya. Ukuran kapal panjang 12 meter , lebar 3 meter dan tinggi 1,5 meter dapat dicelup galvanis untuk lebih tahan karat.


BAB III : KESIMPULAN


Pembangunan tol laut membutuhkan dana yang cukup banyak dan waktu yang tidak sebentar, sedangkan pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan proyek ini dapat diselesaikan dalam empat sampai lima tahun. Proses pendanaan, pengerjaan, dan laporan kegiatan menjadi tiga hal teknis yang perlu pengawalan bersama. Harapan dari terwujudnya tol laut ini juga tidak main-main. Percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur dan optimisasi potensi kelautan dan kemaritiman menjadi dua orientasi pembangunan proyek ini yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pemerintah akan berfokus pada pembangunan ‘tol laut’ menjadi sarana yang wajib dibangun guna menopang Indonesia sebagai negara maritim yang hebat. Adapun strategi yang dijalankan PT. PAL Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program ‘tol laut’ adalah meningkatkan pembangunan kapal maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal dalam rangka meningkatkan keandalan armada angkutan laut, membangun industri galangan kapal di kawasan Indonesia timur dan menyusun standarisasi pembangunan kapal pelayaran rakyat dengan lambung pelat datar
Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 dengan semboyan Gerakan Nasional “Ayo Kerja” adalah titik tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan kerja yang dilakukan dengan kekuatan gotong-royong. Mari bersama-sama kita wujudkan “Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Pelaut. Bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”


UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillahirobbil’alamin  puji  dan  syukur  penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan naskah karya tulis yang berjudul “Revolusi Mental Sebagai Bangsa Pelaut Dengan Motto Jalesveva Jayamahe” tepat pada waktunya.
Dalam  lomba knowledge sharing 2015 PT. PAL Indonesia (Persero), setiap  karyawan diharapkan membuat suatu naskah karya tulis yang mengambil thema “Menjadikan lomba knowledge sharing tahun 2015 sebagai bagian penting untuk menjawab tantangan pengembangan perusahaan ke depan, dan salah satu tantangannya yaitu pada poin 1.3.n. adalah posisi perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah : Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.
Pada  kesempatan  ini,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada beberapa pihak :
1. Bapak Ir. Didik Prajogo selaku Kepala Divisi Kapal Perang, yang telah memberikan informasi mengenai panduan lomba.
2. Bapak Ir. Suko Walujo selaku Kepala Departemen Dukungan Divisi Kapal Perang, yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual untuk mengikuti lomba.
3. Ayah, Ibu, Istriku Asih, Bapak Gani Haryanto, Bapak Abdul Rochim, Bapak Budi Widayat, Bapak Eko Budi Santoso, dan kawan-kawan Departemen Dukungan Divisi Kapal Perang yang telah membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian naskah karya tulis ini.

Akhirnya tidak banyak yang penulis ucapkan. Semoga naskah karya tulis ini dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kemajuan kita bersama sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT., akan selalu memberkahi kita semua, Amin…


Surabaya, Agustus 2015


M.Zainal Muttaqin


DAFTAR PUSTAKA


1. http://www.fmeindonesia.org/mengawal-misi-pembangunan-tol-laut-hadiah-nawacita-jokowi-jk/
2. http://bem.its.ac.id/sebuah-sudut-pandang-apa-kabar-tol-laut/
3. http://www.fmeindonesia.org/mengawal-misi-pembangunan-tol-laut-hadiah-nawacita-jokowi-jk/
4. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/beritamedia/detail/delapan-bumn-dapat-pmn-rp665-triliun-bangun-tol-laut
5. http://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7
6. http://jakartagreater.com/anda-percaya-kami-pasti-bisa-jilid-iii/
7. http://dmc.kemhan.go.id/post-proses-pengadaan-kapal-pkr-sudah-sesuai-prosedur.html
8. http://jakartagreater.com/anda-percaya-kami-pasti-bisa-jilid-iii/
9. http://www.merdeka.com/peristiwa/dukung-poros-maritim-pt-pal-mau-bangun-galangan-kapal-di-timur.html
10. http://jurnalmaritim.com/2015/05/pt-pal-ditunjuk-bangun-500-kapal-pelra/
11. Gillmer, C.T, Modern Ship Design, United States Naval Institute, USA, 1970
12. Harvard, Sv. Aa, Resistance and Propulsion of Ship, Jhon Willey & Sons, 1983
13. Sujadi, P.A, Aljabar Liner dan Ilmu Ukur Analitik, Universitas Indonesia, 1982
14. Boating Magazine, Aljabar, March 1988