Pembangunan 5 Pelabuhan Dengan Penerbitan Global Bond Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi

Sudah 70 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan.  Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.

Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat Di Bidang Politik, Berdikari Ekonomi dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2014, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen,  Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

PT Pelindo II (Persero) baru saja mendapat dana segar senilai Rp 20,8 triliun dari hasil penerbitan obligasi. Dengan dana tersebut, perseroan siap melakukan pengembangan dan pembangunan lima pelabuhan prioritas mulai tahun ini.

Corporate Secretary Pelindo II Rima Novianti mengatakan dana obligasi yang didapat pada akhir bulan lalu, akan digunakan untuk proyek kepelabuhanan prioritas tahun ini. Proyek tersebut adalah proyek New Priok Kalibaru; Pelabuhan Sorong, Papua; Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat; Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat; dan Pelabuhan Tanjung Carat, Sumatera Selatan.

Kapasitas daya tampung mobil di pelabuhan Tanjung Priok juga akan ditambah, dari 250.000 unit menjadi 750.000 unit. Selain itu ada rencana pengembangan 12 pelabuhan lainnya yang sedang dikaji kelayakannya, untuk mendukung program tol laut. ”Studi kelayakan ini termasuk perencanaan pengerjaan kanal Cikarang – Tanjung Priok,” kata Rima, kepada Katadata, Senin (11/5).

Pelindo mengalokasikan sekitar Rp 8 triliun digunakan untuk proyek New Priok, Rp 4 triliun sudah sudah dikucurkan, sisanya Rp 2 triliun tahun depan dan Rp 2 triliun lagi pada kuartal I-2017. Investasi untuk Pelabuhan Sorong sebesar Rp 3 triliun, Pelabuhan Cirebon Rp 1 triliun, dan Pelabuhan Kijing sebesar Rp 2 triliun – Rp 3 triliun.

Saat ini pengerjaan proyek New Priok sudah berjalan 45 persen. Pelabuhan Sorong dan  Kijing masih tahap studi kelayakan dan pembebasan lahan. Sedangkan pelabuhan Cirebon hanya perlu dioptimalkan saja.

“Pengerjaan fisik (Pelabuhan Sorong) akan dimulai bulan September 2015,” ujar Rima kepada Katadata, Senin (8/5).

Di luar pembangunan pelabuhan, dana hasil obligasi juga akan dipakai untuk membayar hutang sebesar Rp 6,5 triliun. Seluruh anggaran akan habis dipakai hingga kuartal I-2017.

Pelindo II menerbitkan obligasi dengan mata uang asing (global bond) dalam dua seri. Seri pertama senilai US$ 1,1 miliar dengan tenor  10 tahun, kupon 4,25 persen, dan imbal hasil 4,37 persen. Untuk seri kedua nilainya US$ 500 juta, dengan tenor 30 tahun, kupon 5,37 persen, dan imbal hasil 5,5 persen.

Penerbitan global bond  ini merupakan yang terbesar dalam sejarah yang pernah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Pelindo II menunjuk tiga bank yakni ANZ, BNP Paribas, dan Citigroup, dan dua perusahaan sekuritas yaitu PT Danareksa Sekuritas dan juga PT Bahana Securities sebagai sebagai joint bookrunners dan joint lead managers  untuk menangani transaksi obligasi tersebut.