Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi Kawasan Industri Di Pelabuhan Kuala Tanjung

Sudah 70 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan.  Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.

Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat Di Bidang Politik, Berdikari Ekonomi dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2014, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen,  Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen meningkatkan kinerja logistik dan mendukung program tol laut dengan mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara. Sebagai langkah awal memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan kinerja logistik, Pelindo I mempercepat pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai kunci untuk meningkatkan sektor logistik di Indonesia.

Langkah pertama yaitu Pelindo I menggandeng Port of Rotterdam International untuk membangun Kuala Tanjung. Pelindo I dan Port of Rotterdam International sudah melakukan Port Analysis Model (PAM) terhadap pengembangan pelabuhan itu pada 13 Oktober 2014.

Dari hasil Port Analysis Model (PAM), Port of Rotterdam International melakukan analisis dengan melakukan penilaian terhadap karakteristik pelabuhan, mengidentifikasi peluang bisnis, dan strategi pengembangan. Selain itu dilakukan pula identifikasikan potensi pasar dan merekomendasikan metode pengembangan Kuala Tanjung sebagai gerbang industri yang terintegrasi dengan daerah disekitarnya seperti kawasan industri Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Belawan.

Hasil analisis itu sempat dipaparkan dalam ‘Seminar of Kuala Tanjung Port Development; Towards the Development of an Industrial Gateway Port in Kuala Tanjung’ yang diadakan pada Rabu, 21 Januari 2015 di Jakarta. Seminar itu dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Susilo. Hasil dari Port Analysis Model (PAM) merekomendasikan bahwa pembangunan Kuala Tanjung harus didukung oleh suatu kawasan yang terintegrasi seperti kawasan industri dan kawasan pendukung lain yang bertujuan sebagai gateway industry atau kawasan industri yang berfungsi untuk pelabuhan transshipmentsebagai hub Internasional.

Selain itu, Pelindo I yang selama ini sebagai Port Operator menjadi pelabuhan model Land-lord sebagai Port Developer (pengembang pelabuhan) yang nantinya mengundang international port operator untuk beraktivitas dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan profesional serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan agar Pelindo I untuk membangun port community yang selaras dengan lingkungan sekitar. Di tengah permasalahan biaya logistik yang tinggi, pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung mampu menjadi satu solusi memperbaiki perekonomian Indonesia dan terbukanya kesempatan bagi pengusaha atau investor untuk mengembangkan bisnis. Upaya menarik investor dilakukan melalui revisi perundangan untuk kemudahan berivestasi bagi perusahaan asing dengan mengembangkan program layanan one stop service.

Langkah kedua yaitu Pelindo I dengan PT Perusahaan Pemborong Bangunan, Niaga dan Industri Moeis melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)  tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada Senin (17/11). Kesepakatan ini dilakukan untuk menjajaki potensi kerjasama dalam rangka mengembangkan kawasan industri di Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana dan Joko Malis, Direktur Utama PT Perusahaan Pemborong Bangunan, Niaga dan Industri Moeis, dengan disaksikan oleh Bupati Batubara, O.K Arya Zulkarnain, bertempat di Jakarta. MoU ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk mempersiapkan segala sesuatu yag berkaitan dengan rencana kerjasama proyek dan bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha antara kedua pihak untuk mengembangkan kawasan industri di Kuala Tanjung Batubara, Sumatera Utara dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

 “Untuk menindaklanjuti kerjasama pengembangan kawasan industri ini akan segera dibuat tim kerja yang terdiri dari kedua belah pihak dan Pemkab Batubara untuk penyusunan konsep kawasan industri yang  paling lambat 6 bulan konsep tersebut telah selesai dan segera ditindaklanjuti untuk pembangunannya. Dengan dukungan semua pihak dan Pemkab Batubara rencana pengembangan kawasan industri ini yakin dapat terwujud,“ tambah Bambang.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah mempersiapkan rencana kerjasama melalui prinsip yang saling menguntungkan yang meliputi yaitu melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki, menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rencana kerjasama dimaksud, Melakukan kajian baik dari aspek Finansial, Teknis, Komersial, Legalitas dan Aspek lainnya berkaitan dengan rencana kerjasama.

 Kuala Tanjung merupakan wilayah yang cukup strategis, karena saat ini masuk dalam prioritas pelabuhan yang dikembangkan menjadi Hub Port Internasional dalam program Tol Laut oleh Pemerintah. Rencana pengembangan kawasan industri ini akan seluas 1.000 Ha yang hasil produksi di kawasan industri ini nantinya akan melewati pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan dilakukan pada Pebruari 2015, dan masa waktu pembangunannya ditargetkan akan selesai dalam waktu 18 (delapan belas) bulan. Dengan kedalaman -14 M Lws, pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas yang dapat menampung 400 ribu Teus Petikemas   dan 3,5 Juta Ton Barang.

Kerjasama ini merupakan wujud keseriusan dari Pelindo I dalam mempercepat pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung tersebut dan sebagai bagian dari upaya mendukung program Tol Laut Pemerintah yang berfokus pada pengembangan jaringan maritim nasional, dengan peningkatan kapasitas infrastruktur Pelabuhan yang bertujuan untuk membuat layanan logistik yang efisien dan kompetitif sehingga menghasilkan peningkatan daya saing nasional.