Rancang Bangun ‘Tol Laut’ Dengan Pembangunan ‘Pelabuhan Laut Dalam’ Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional

Rancang Bangun ‘Tol Laut’

Dengan Pembangunan ‘Pelabuhan Laut Dalam’

Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional

M.Zainal Muttaqin ST. – Surabaya Jawa Timur

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dibidang kelautan. Sekitar 71% wilayah Indonesia adalah lautan. Tidak heran Indonesia disebut negara maritim dengan segudang potensi hasil lautnya yang luar biasa. Selain itu Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis. Hal ini menyebabkan alur perpindahan barang pada perdagangan internasional hampir selalu melalui wilayah Indonesia, dan wilayah tersebut adalah laut.

Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Namun, dengan kondisi konektivitas kelautan, ekonomi-perdagangan dan pertahanan keamanan maritim yang lemah saat ini justru banyak merugikan Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar Rp 300 triliun dari kegiatan ekonomi ilegal. Tak hanya itu, biaya logistik di Indonesia menjadi termahal di dunia sebesar 26 persen Produk Domestik Bruto (PDB) akibat  mahalnya transportasi laut Indonesia.[1]

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen,  Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.

PENDAHULUAN

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mencita-citakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut seperti nenek moyangnya. Cita-cita ini tercermin dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 1953.

Ketika itu Presiden soekarno berkata,

  “… Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Penggalan pidato itu jelas menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.

Menilik sejarah, dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kedua kerajaan ini mampu mengelola sumber daya pertanian, mengembangkan pendidikan, teknologi  dan budaya dengan orientasi kelautan.

Melihat kenyataan bahwa Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 18 ribu pulau yang membentang dari sabang sampai merauke menjadikan Indonesia lahir sebagai negara maritim. Selain itu, posisi silang diantara dua samudera dan dua benua menjadikan indonesia mempunyai posisi strategis di dunia internasional. Karena sangat pentingnya posisi Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka berkata, “Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih dahulu untuk sendi kekuasaan”.

Sudah 69 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan.  Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.

Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen,  Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

PEMBAHASAN

1.                  Arsitektur Tol Laut Indonesia

Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.

Dasar pemikiran pendulum nusantara yang kemudian menjadi tol laut ini adalah terbangunnya skala ekonomi dalam pengangkutan laut yang selama ini masih tidak efisien. Jika barang diangkut dengan kapal antar pulau yang bobotnya 1000 ton, biayanya akan menjadi beberapa kali lipat lebih mahal, jika dibandingkan dengan diangkut kapal yang bobotnya 50 ribu DWT yang mampu mengangkut lebih dari 3000-4000 kontainer sekaligus.

Gambar 1. Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia

Untuk pelayaran luar negeri, Indonesia juga masih mengandalkan kapal asing untuk angkutan barang jarak-jauh hingga ke Eropa. Guna melayari samudera untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kapal dengan bobot mati minimal 100 ribu DWT. Sedangkan kemampuan Indonesia, baru memproduksi dan memiliki kapal-kapal dengan bobot tak lebih dari 50 ribu DWT. Kapal berbobot 50 ribu DWT pun baru dalam tahap produksi leh PT PAL. Dengan demikian, kapal-kapal Indonesia belumlah hilirmudik mengangkut produk-produk nasional hingga jauh ke mancanegara. Kebanyakan ekspor dan impor Indonesia harus melalui kapal-kapal besar yang bersandar di Singapura yang mampu menerima kapal berbobot 100 ribu DWT sedangkanpelabuhan Indonesia masih belum mampu karena kebanyakan kurang dalam (Laksanawan dkk, 2014)

Semua hal diatas sangat erat kaitannya dengan proyek pembangunan tol laut. Tol laut sangat besar manfaatnya bagi peningkatan perekonomian Indonesia khususnya dalam penurunan biaya logistik nasional. Untuk mengimplementasikan proyek tol laut dibutuhkan dana yang tidak sediki. Menurut Dedy S Priatna, proyek tol laut ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggara Proyek ini akan dimasukkan dalam APBN-P 2015 dan RPJMN 2015-2019.

Kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini, akhirnya memaksa Pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik investor asing masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Menurut menteri Bapenas, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.

Sebagai tindak lanjutpertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT APEC, banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin berinvestasi di Indonesia.Salah satunya adalah China Merchant Group. Dan menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank (www.tribunews.com)

Untuk menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari barat di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan.

Tol laut merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019

Jika lebih didetailkan alokasi dana untuk perhubungan laut meliputi pembangunan 24 pelabuhan strategis, short she shipping, pengembangan pelabuhan, pembelian kapal dll dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Proyek Kemaritiman Dalam RPJMN

Jadi Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151 Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum , bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan APBN.  Kecuali untuk proyek revitalisasi industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil. Tentu hal ini bisa menjawab isu yang selama ini beredar bahwa proyek tol laut akan dikuasai oleh investasi negara asing adalah tidak benar. Bahwa pemerintah masih memprioritaskan kepentingan nasional dalam pembangunan infrastruktur Tol laut Indonesia.[1]

2.                  Infrastruktur vs Daya Saing

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki populasi terbesar yang ada di kawasan ASEAN. Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman yang di timbulkan dengan adanya berbagai jenis budaya, suku, dan bahasa, mulai dari ujung Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ini akan menjadi modal utama yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Akan tetapi, disisi lain keterbatasan infrastruktur dalam negeri menjadi masalah yang sangat membutuhkan perhatian penting dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC)  Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi AEC 2015 mendatang, seperti yang dilansir oleh Menteri Pedagangan Indonesia. [4][5]

Pertama, terkait infrastruktur, upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah memanfaatkan pelabuhan dan bandara berstatus internasional serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk meningkatkan promosi investasi di bidang infrastruktur. Selain itu, meningkatkan kerjasama infrastruktur dengan sektor swasta, meningkatkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan konektivitas antar provinsi, meningkatkan kerjasama subregional agar pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi di Semenanjung Malaya dan Indochina. Juga, meningkatkan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Kedua, dalam upaya mendorong pengembangan industri nasional, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal dan tersebut seperti pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun serta tambahan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50 persen selama dua tahun untuk industri pionir. Ditambah lagi dengan investement allowance sebesar 30 persen dari nilai penanaman modal, percepatan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengurangan tauf PPh atas dividen luar negeri dan perpanjangan kompensasi kerugian bagi investasi di bidang usaha atau daerah dengan prioritas tinggi skala nasional.

Dan yang ketiga, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi menyongsong AEC 2015. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. [2]

3.                  Kesiapan Infrastruktur Pembangunan Tol Laut

Pembangunan tol laut dalam rentan waktu lima tahun ke depan rencananya akan dilaksanakan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Jokowi menargetkan akan membangun 24 pelabuhan untuk mendukung infrastruktur tol laut. Dalam RPJMN dana yang ada baik dari APBN, BUMN, maupun swasta, dialokasikan untuk membeli 609 kapal yang terdiri dari 83 kapal kontainer, 500 kapal rakyat, dan 26 kapal perintis. Untuk mendapatkannya, diperlukan dana sebanyak 57,31 triliun rupiah dan 39,5 triliun untuk membangun 24 pelabuhan.

Gambar 2. Tol Laut Jokowi

Dengan anggaran untuk investasi pengembangan 24 pelabuhan senilai  Rp.39,5 triliun dan anggaran investasi pengadaan kapal senilai Rp.57,3 triliun, diharapkan pembangunan ini kedepannya dapat berlangsung dengan baik untuk mempersiapkan kedepannya Indonesia di tahun mendatang menjadi Negara yang siap dalam menghadapi AEC 2015, dengan di dukung juga oleh Pemerintah yang berencana mengembangkan 16 kawasan industri untuk mendukung realisasi tol laut yang akan dan segera digagas Presiden Joko Widodo.  Dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, proyek strategis yang akan dibangun untuk mendukung 16 kawasan industri diperkirakan menelan dana Rp 47,67 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri dari proyek bandara senilai Rp 8,2 triliun, proyek jalan sebesar Rp 8,079 triliun, proyek kereta api sebanyak Rp 2,312 triliun, proyek ketenagalistrikan senilai Rp 10,477 triliun, proyek pelabuhan senilai Rp 17,664 triliun, serta proyek sumber daya air sebanyak Rp 939 miliar.[3]

4.                  Lahkah Awal Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan

1.             Pelindo I => Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen meningkatkan kinerja logistik dan mendukung program tol laut dengan mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.

Sebagai langkah awal memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan kinerja logistik, Pelindo I menggandeng Port of Rotterdam International untuk membangun Kuala Tanjung. Pelindo I dan Port of Rotterdam International sudah melakukan Port Analysis Model (PAM) terhadap pengembangan pelabuhan itu pada 13 Oktober 2014.

Dari hasil Port Analysis Model (PAM), Port of Rotterdam International melakukan analisis dengan melakukan penilaian terhadap karakteristik pelabuhan, mengidentifikasi peluang bisnis, dan strategi pengembangan.

Selain itu dilakukan pula identifikasikan potensi pasar dan merekomendasikan metode pengembangan Kuala Tanjung sebagai gerbang industri yang terintegrasi dengan daerah disekitarnya seperti kawasan industri Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Belawan.

Terakhir adalah memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan agar Pelindo I untuk membangun port community yang selaras dengan lingkungan sekitar. Di tengah permasalahan biaya logistik yang tinggi, pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung mampu menjadi satu solusi memperbaiki perekonomian Indonesia dan terbukanya kesempatan bagi pengusaha atau investor untuk mengembangkan bisnis.

Upaya menarik investor dilakukan melalui revisi perundangan untuk kemudahan berivestasi bagi perusahaan asing dengan mengembangkan program layanan one stop service.

2.             Pelindo I => Pengembangan Kawasan Industri

Kesiapan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I dalam mendukung percepatan  pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung terus dilakukan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pelindo I dengan PT Perusahaan Pemborong Bangunan, Niaga dan Industri Moeis tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada Senin (17/11).

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah mempersiapkan rencana kerjasama melalui prinsip yang saling menguntungkan yang meliputi yaitu melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki, menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rencana kerjasama dimaksud, Melakukan kajian baik dari aspek Finansial, Teknis, Komersial, Legalitas dan Aspek lainnya berkaitan dengan rencana kerjasama.

 Kuala Tanjung merupakan wilayah yang cukup strategis, karena saat ini masuk dalam prioritas pelabuhan yang dikembangkan menjadi Hub Port Internasional dalam program Tol Laut oleh Pemerintah. Rencana pengembangan kawasan industri ini akan seluas 1.000 Ha yang hasil produksi di kawasan industri ini nantinya akan melewati pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan dilakukan pada Pebruari 2015, dan masa waktu pembangunannya ditargetkan akan selesai dalam waktu 18 (delapan belas) bulan. Dengan kedalaman -14 M Lws, pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas yang dapat menampung 400 ribu Teus Petikemas   dan 3,5 Juta Ton Barang.[4]

3.             Pelindo II => Pengembangan Pelabuhan New Priok Kalibaru

PT Pelindo II (Persero) baru saja mendapat dana segar senilai Rp 20,8 triliun dari hasil penerbitan obligasi. Dengan dana tersebut, perseroan siap melakukan pengembangan dan pembangunan lima pelabuhan prioritas mulai tahun ini.

Dari hasil penerbitan obligasi ini, Pelindo II juga berencana mengembangkan 12 pelabuhan untuk mendukung program Tol Laut.

Pelindo II menerbitkan obligasi dengan mata uang asing (global bond) dalam dua seri. Seri pertama senilai US$ 1,1 miliar dengan tenor  10 tahun, kupon 4,25 persen, dan imbal hasil 4,37 persen. Untuk seri kedua nilainya US$ 500 juta, dengan tenor 30 tahun, kupon 5,37 persen, dan imbal hasil 5,5 persen.

Penerbitan global bond  ini merupakan yang terbesar dalam sejarah yang pernah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Pelindo II menunjuk tiga bank yakni ANZ, BNP Paribas, dan Citigroup, dan dua perusahaan sekuritas yaitu PT Danareksa Sekuritas dan juga PT Bahana Securities sebagai sebagai joint bookrunners dan joint lead managers  untuk menangani transaksi obligasi tersebut.[5]

4.           Pelindo III => Pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong

Djarwo Surjanto, Direktur Utama PT Pelindo III mengatakan, salah satu cara untuk mendukung program Tol Laut adalah dengan mengkhususkan Terminal Berlian dan TPS untuk bongkar muat petikemas. Lantas Jamrud Utara khusus curah kering dan general cargo Internasional; Jamrud Barat untuk curah kering internasional; serta Jamrud Selatan untuk general cargo dan curah kering domestik.

Selain itu, penataan juga dilakukan di Terminal Mirah yang saat ini difokuskan untuk kegiatan general cargo domestic, roro terminal, dan project cargo. Sedangkan Terminal Nilam digunakan untuk petikemas domestik, curah cair dan general cargo.

Dengan penataan ini pula, Djarwo menargetkan 3 juta TEUs arus petikemas bisa tercapai di seluruh terminal yang ada di Tanjung Perak pada akhir tahun 2014 ini. Target ini bukanlah angka yang mustahil, apalagi Terminal Teluk Lamong sejak Rabu (12/11/2014) juga telah resmi beroperasi.

Dengan anggaran pembangunan sebesar Rp4,1 triliun, Terminal Teluk Lamong didesain menjadi green port dengan berbagai peralatan yang serba otomatis. Bahkan crane yang digunakan juga masuk kategori Automatic Stacking Crane. Untuk tahap awal ini, Teluk Lamong didesain mampu menampung 1 juta TEUs petikemas.

Selain Terminal Teluk Lamong, untuk meningkatkan kapasitas dan mempermudah alur distribusi guna mendukung program Tol Laut, pada bulan April 2015 mendatang juga akan mulai dioperasikan Dermaga Pelabuhan Manyar serta kawasan industrinya yang dikenal dengan sebutan JIIPE (Java Integrated Industrial Port Estate). Saat ini bahkan juga dilakukan proses penambahan peralatan bongkar muat seperti Container Crane (CC), Harbour Mobile Crane (HMC), RTG, Fixed Crane dan peralatan pendukung lainnya.[6]

Revitalisasi dan pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) hingga minus 13 meter low water spring (LWS/di bawah permukaan air luat) juga terus dilakukan dan diharapkan bisa rampung pada Maret 2015 mendatang.

Pengerukan dan pelebaran APBS sendiri dilakukan Van Oord Dredging and Marine contractors BV (Van Oord) yang merupakan kontraktor asal Belanda yang ditunjuk oleh Pelindo III untuk melakukan pekerjaan pengerukan APBS setelah melalui serangkaian tahap pelelangan.

Pengerukan dengan biaya mencapai US 76 juta dolar ini merupakan tahap pertama dan akan dilanjutkan lagi sehingga APBS bisa memiliki lebar hingga 200 meter dengan kedalaman hingga minus 16 mLWS.

Kini, dengan selesainya pengerukan alur, maka APBS yang dulunya hanya bisa dilalui satu lajur arah lalu lintas laut, kini sudah bisa double arah lalu lintas laut. Selain itu, kapal petikemas yang dulunya maksimal berbobot 20 ribu DWT, saat ini kapal petikemas super besar berbobot 50 ribu DWT juga sudah bisa masuk ke Tanjung Perak.

Untuk kapal berisi LPG maupun LNG yang dulunya hanya berbobot maksimal 12 ribu DWT, kini meningkat menjadi kapal berbobot 60 ribu DWT yang bisa masuk ke Tanjung Perak. Begitu juga untuk kapal tanker yang awalnya hanya maksimal berbobot 40 ribu DWT, saat ini kapal tanker berbobot 65 DWT juga bisa masuk. Bahkan untuk kapal curah kering, yang awalnya hanya berbobot 40 DWT, saat ini kapal curah kering berbobot 90 ribu DWT bisa masuk.

Tak hanya itu, pelayanan windows system on schedule juga diterapkan. Dengan sistem ini, kepastian waktu sandar kapal semakin jelas dan dapat meningkatkan kunjungan kapal dengan target Turn Round Voyage (TRV) 5 hari.

Kini, Tol Laut yang telah dicanangkan pemerintah mulai dijalankan. Tanjung Perak sebagai pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok, sudah siap menjalankan program ini. Terminal Berlian yang kini telah mampu menembus 1 juta TEUs adalah salah satu buktinya.[7]

5.             Pelindo IV => Pengembangan Pelabuhan Makassar New Port

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero) bersama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) sepakat untuk mengembangkan proyek Makassar New Port (MNP). Pengembangan pelabuhan dimulai dengan tahapan reklamasi laut yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan.

Dalam pengerjaan reklamasi yang merupakan bagian dari pembangunan Tahap I fase A ini, Pelindo IV bersinergi dengan PT. PP dengan anggaran sebesar Rp326,8 milyar yang dananya berasal dari kas internal perseroan.

Menurut perjanjian kontrak yang disepakati, PT PP ditugaskan untuk melakukan reklamasi, pengerukan serta pembangunan dermaga seluas 320 meter persegi. Pekerjaan ini ditargetkan bisa selesai dalam waktu 725 hari. Pembangunan fase satu ini diperkirakan akan mampu menambah kapasita petikemas mencapai 400.000 TEUs per tahun.

Saat ini, kapasitas terminal petikemas di Pelabuhan Makassar sekitar 700.000 TEUs. Sementara itu, kapasitasnya pada tahun lalu sebesar 560.000 TEUs.

Ia menambahkan adapun total investasi pengembangan pelabuhan Makassar sacara keseluruhan sekitar Rp12 triliun. Dimana dananya berasal dari penyertaan modal negara (PMN), pinjaman perbankan BUMN, serta obligasi. Mulyono meyakini apabila pengembangan Pelabuhan Makassar telah terealisasi, maka kapasitas petikemas mencapai 3,2 juta TEUs.[8]

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengucurkan kredit investasi senilai Rp 3 triliun kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV guna mendukung pembangunan pelabuhan Makasar New Port serta pengembangan peralatan, fasilitas pelabuhan dan modernisasi peralatan bongkar muat.

Pembangunan Makassar New Port merupakan langkah aktif Pelindo IV memenuhi kebutuhan pelabuhan peti kemas Makassar dan menjadi penyambung (konektivitas) antar pulau serta mendukung sistem logistik nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam pembangunannya, Pelindo IV yang tengah mengusung tagline menjadi Lokomotif Indonesia Timur mengembangkan konsep port create the trade atau mengikuti supply approach strategy.

Berdasarkan strategi tersebut, Makassar New Port nantinya akan terintegrasi dengan rencana proyek jalur kereta barang di Sulawesi Selatan, sehingga mempermudah distribusi barang angkutan. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan akan memancing pertumbuhan arus kapal yang didukung oleh pertumbuhan industri di KTI. Wilayah kerja BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan ini tersebar di 10 provinsi di wilayah timur Indonesia. Untuk mendukung konsep tol laut Indonesia, Pelindo IV mensyaratkan tiga hal yaitu penyebaran industri, ketersediaan dan kinerja pelabuhan, dan ketersediaan  kapal. Inisiatif Pelindo IV untuk jalur utama peti kemas terdiri dari dua jalur. Pertama adalah Belawan –Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makasar – Bitung. Kedua, Belawan – Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makasar – Sorong.[9]

6.             Pelindo II Dengan Pengembangan Pelabuhan Sorong

Pembangunan pelabuhan Sorong ssudah menjadi program BUMN pelabuhan yakni PT Pelindo II atau IPC. Dalam konsep IPC, Pelabuhan ini dirancang sebagai pelabuhan bertaraf internasional yang diharapkan dapat menjadi pelabuhan pengumpul (Hub port) bagi daerah di sekitar Papua, sekaligus dapat menjadi pelabuhan transit (transshipment port) bagi lintasan jalur perdagangan Asia Timur menuju Australia, dan negara-negara di kepulauan Pasifik Barat.

“Tahap I pelabuhan Sorong adalah pembangunan dermaga sepanjang 500 meter, dengan lapangan penumpukan seluas 24 hektar. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan internasional berkapasitas 500.000 TEUs setahun,” kata Direktur Utama IPC, RJ Lino. [10]

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembangunan proyek tol laut ini tentu akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar sedangkan pemerintah Jokowi-JK menargetkan proyek ini selesai dalam waktu 5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam RPJMN. Oleh karena proyek ini sangat strategis, maka sangat diperlukan pengawasan bersama dari semua pihak mulai dari pembuatan konsep, pendanaan, eksekusi  dan laporan pertanggungjawaban.

Untuk proyek tol laut ini juga memerlukan kecerdasan dan kecermatan pemerintah didalam pengambilan kebijakan jangan sampai gegabah sehingga bisa merugikan kepentingan nasional. Meskipun disatu sisi selalu ada dilema dalam hal pendanaan, membuka kran investasi luar negeri juga terdapat konsekuensi yang nanti ditanggung dan jika tidak membuka kran investasi, geliat investasi dalam negeri juga masih kurang. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting dalam kondisi ini agar tujuan mulia dari pembangunan proyek tol laut ini bisa terwujud.  Dan sebagai bagian dari rakyat indonesia, kami berharap agar pemerintah dapat lebih transparan dalam mengimplementasikan pembangunan mega proyek tol laut ini dan kami juga menuntut ketegasan pemerintah untuk berpihak dalam pembangunan industri dalam negeri dan jangan sampai dengan adanya tol laut dapat menjadi pembuka jalan dominasi barang-barang impor di Indonesia.

Sebagai bagian dari karyawan BUMN, saya berharap agar pemerintah dapat menyampaikan dengan lebih jelas rencana pembangunan tol laut ini. Selain itu pemerintah dan BUMN juga seharusnya dapat mempertegas komitmennya mengenai skala prioritas pemanfaatan produksi dalam negeri daripada melakukan impor. Hal ini sangat penting agar mencegah kemunduran industri dalam negeri dan ketergantungan yang teramat besar terhadap luar negeri.Selain terhadap pembangunan tol laut, pemerintahan Jokowi-JK juga tidak boleh melupakan persiapan optimasi potensi sektor kelautan. Industri – industri unggulan perlu didukung dengan serius. Kebijakan subtitusi impor dan promosi ekspor perlu dilakukan pada usaha-usaha dalam negeri sampai skala ekonomi usaha tersebut cukup memungkinkan untuk bersaing di pasar perdagangan bebas.

Daftar Pustaka

1.                  http://bem.its.ac.id/sebuah-sudut-pandang-apa-kabar-tol-laut/

2.                  http://www.indonesiafinancetoday.com/read/44310/AFTA-2015-Siapkah-SDM-Indonesia

3.                  http://www.ptsmi.co.id/post/infrastructure-news/langkah-awal-pengembangan-tol-laut/

4.                  http://bict.inaport1.co.id/webap/?mn=news&id=476

5.              http://katadata.co.id/berita/2015/05/11/dapat-rp-208-triliun-pelindo-ii-bangun-lima-pelabuhan#sthash.arEHf9TG.dpuf

6.                  http://www.suarasurabaya.net/ads/teluklamong/2015/152074-Agar-Tol-Laut-Segera-Terwujud

7.                  http://www.suarasurabaya.net/ads/teluklamong/2015/152600-Revitalisasi-Alur-Selesai,-Tanjung-Perak-Siap-Jadi-Poros-Maritim-Indonesia

8.                  http://maritimenews.id/pelindo-iv-pp-kembangkan-makassar-new-port/

9.                  http://swa.co.id/business-strategy/bangun-pelabuhan-makassar-pelindo-iv-raih-kredit-bank-mandiri

10.              http://jurnalmaritim.com/2015/04/tol-laut-pelabuhan-sorong-akan-terintegrasi-kawasan-ekonomi-khusus/