Rancang Bangun ‘Tol Laut’
Dengan Pembangunan ‘Pelabuhan
Laut Dalam’
Untuk Meningkatkan Daya Saing
Nasional
M.Zainal Muttaqin ST. –
Surabaya Jawa Timur
ABSTRAK
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dibidang kelautan.
Sekitar 71% wilayah Indonesia adalah lautan. Tidak heran Indonesia disebut
negara maritim dengan segudang potensi hasil lautnya yang luar biasa. Selain
itu Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis. Hal ini menyebabkan
alur perpindahan barang pada perdagangan internasional hampir selalu melalui
wilayah Indonesia, dan wilayah tersebut adalah laut.
Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan
ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun
pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI). Namun, dengan kondisi konektivitas kelautan,
ekonomi-perdagangan dan pertahanan keamanan maritim yang lemah saat ini justru
banyak merugikan Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar Rp 300
triliun dari kegiatan ekonomi ilegal. Tak hanya itu, biaya logistik di
Indonesia menjadi termahal di dunia sebesar 26 persen Produk Domestik Bruto (PDB)
akibat mahalnya transportasi laut
Indonesia.[1]
Untuk konektivitas antar pulau-pulau
di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol
laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut
Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur
kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan
ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal
teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem
transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan.
Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini
menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya
logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB),
sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien
dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi.
Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan
bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.
Presiden Jokowi mengembangkan tol
laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II.
Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16
pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan
semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum
Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara
adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.
PENDAHULUAN
Presiden pertama Republik Indonesia,
Soekarno mencita-citakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut seperti
nenek moyangnya. Cita-cita ini tercermin dalam pidato peringatan Hari
Kemerdekaan RI pada 1953.
Ketika itu Presiden soekarno berkata,
“… Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa
pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di
kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut
yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer,
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu
sendiri.”
Penggalan pidato itu jelas
menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri
mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi
di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.
Menilik sejarah, dua kerajaan besar yang
pernah berdiri di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, membangun diri
sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kedua kerajaan ini mampu mengelola sumber
daya pertanian, mengembangkan pendidikan, teknologi dan budaya dengan orientasi kelautan.
Melihat kenyataan bahwa Indonesia
2/3 wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 18 ribu pulau yang membentang
dari sabang sampai merauke menjadikan Indonesia lahir sebagai negara maritim.
Selain itu, posisi silang diantara dua samudera dan dua benua menjadikan indonesia
mempunyai posisi strategis di dunia internasional. Karena sangat pentingnya
posisi Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka berkata, “Kalau suatu negara seperti
Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih
dahulu untuk sendi kekuasaan”.
Sudah 69 tahun merdeka, mimpi para
founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama
orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan
identitas lautan. Kini, pemerintahan
yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah
dicita-citakan oleh founding fathers.
Untuk mewujudkan misinya tersebut
Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat di bidang politik,
Berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun untuk janji
program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari
ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19)
Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana
transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan
kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute
kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien
termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah
ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung,
Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun
dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem
transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara
maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah
pelabuhan kontainer (10 unit).
Untuk konektivitas antar pulau-pulau
di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol
laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut
Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur
kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan
ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal
teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem
transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan.
Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini
menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya
logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB),
sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien
dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi.
Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan
jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.
PEMBAHASAN
1.
Arsitektur Tol Laut Indonesia
Presiden Jokowi mengembangkan tol
laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II.
Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16
pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan
semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum
Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara
adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.
Dasar pemikiran pendulum nusantara
yang kemudian menjadi tol laut ini adalah terbangunnya skala ekonomi dalam
pengangkutan laut yang selama ini masih tidak efisien. Jika barang diangkut
dengan kapal antar pulau yang bobotnya 1000 ton, biayanya akan menjadi beberapa
kali lipat lebih mahal, jika dibandingkan dengan diangkut kapal yang bobotnya
50 ribu DWT yang mampu mengangkut lebih dari 3000-4000 kontainer sekaligus.
Gambar 1.
Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia
Untuk
pelayaran luar negeri, Indonesia juga masih mengandalkan kapal asing untuk
angkutan barang jarak-jauh hingga ke Eropa. Guna melayari samudera untuk
mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kapal dengan bobot
mati minimal 100 ribu DWT. Sedangkan kemampuan Indonesia, baru memproduksi dan
memiliki kapal-kapal dengan bobot tak lebih dari 50 ribu DWT. Kapal berbobot 50
ribu DWT pun baru dalam tahap produksi leh PT PAL. Dengan demikian, kapal-kapal
Indonesia belumlah hilirmudik mengangkut produk-produk nasional hingga jauh ke
mancanegara. Kebanyakan ekspor dan impor Indonesia harus melalui kapal-kapal
besar yang bersandar di Singapura yang mampu menerima kapal berbobot 100 ribu
DWT sedangkanpelabuhan Indonesia masih belum mampu karena kebanyakan kurang
dalam (Laksanawan dkk, 2014)
Semua hal
diatas sangat erat kaitannya dengan proyek pembangunan tol laut. Tol laut
sangat besar manfaatnya bagi peningkatan perekonomian Indonesia khususnya dalam
penurunan biaya logistik nasional. Untuk mengimplementasikan proyek tol laut
dibutuhkan dana yang tidak sediki. Menurut Dedy S Priatna, proyek tol laut
ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggara Proyek ini akan dimasukkan dalam
APBN-P 2015 dan RPJMN 2015-2019.
Kebutuhan
anggaran yang tidak sedikit ini, akhirnya memaksa Pemerintahan Jokowi-JK untuk
menarik investor asing masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut
pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Menurut menteri Bapenas, Presiden
Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang
investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur
tol laut. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak
24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan
pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.
Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan,
Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan
Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.Kemudian Pelabuhan Tanjung
Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan
Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya,
Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar,
Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan
Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga
berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”,
fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan
transportasi multimoda.
Sebagai
tindak lanjutpertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT
APEC, banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin
berinvestasi di Indonesia.Salah satunya adalah China Merchant Group. Dan
menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah
membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar
dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan
memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank
(www.tribunews.com)
Untuk
menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha
Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden
Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business
Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan
memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke
pulau. Mulai dari barat di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua
di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150
hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang
menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh
investor-investor dalam mengurus perizinan.
Tol laut
merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam
RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini
membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai
berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.
Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019
Jika lebih
didetailkan alokasi dana untuk perhubungan laut meliputi pembangunan 24
pelabuhan strategis, short she shipping, pengembangan pelabuhan, pembelian
kapal dll dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.
Proyek Kemaritiman Dalam RPJMN
Jadi
Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek
perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151
Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak
swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya
adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum ,
bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta
proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan
dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan
APBN. Kecuali untuk proyek revitalisasi
industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil.
Tentu hal ini bisa menjawab isu yang selama ini beredar bahwa proyek tol laut
akan dikuasai oleh investasi negara asing adalah tidak benar. Bahwa pemerintah
masih memprioritaskan kepentingan nasional dalam pembangunan infrastruktur Tol
laut Indonesia.[1]
2.
Infrastruktur vs Daya Saing
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki populasi
terbesar yang ada di kawasan ASEAN. Indonesia juga merupakan Negara yang
memiliki keanekaragaman yang di timbulkan dengan adanya berbagai jenis budaya,
suku, dan bahasa, mulai dari ujung Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ini
akan menjadi modal utama yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia
menuju ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Akan tetapi, disisi lain
keterbatasan infrastruktur dalam negeri menjadi masalah yang sangat membutuhkan
perhatian penting dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic
Community (AEC) Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi AEC 2015
mendatang, seperti yang dilansir oleh Menteri Pedagangan Indonesia. [4][5]
Pertama, terkait infrastruktur, upaya yang sedang dan akan terus dilakukan
adalah memanfaatkan pelabuhan dan bandara berstatus internasional serta PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk meningkatkan promosi investasi
di bidang infrastruktur. Selain itu, meningkatkan kerjasama infrastruktur
dengan sektor swasta, meningkatkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan
pembangunan konektivitas antar provinsi, meningkatkan kerjasama subregional
agar pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi di Semenanjung Malaya dan
Indochina. Juga, meningkatkan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing
dengan negara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik.
Kedua, dalam upaya mendorong pengembangan industri nasional, pemerintah
akan memberikan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal dan tersebut seperti
pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun
serta tambahan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50 persen selama dua tahun
untuk industri pionir. Ditambah lagi dengan investement allowance sebesar 30
persen dari nilai penanaman modal, percepatan penyusutan dan amortisasi yang
dipercepat, pengurangan tauf PPh atas dividen luar negeri dan perpanjangan
kompensasi kerugian bagi investasi di bidang usaha atau daerah dengan prioritas
tinggi skala nasional.
Dan yang ketiga, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK ini
merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi menyongsong
AEC 2015. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha dibidang
perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan
perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. [2]
3.
Kesiapan Infrastruktur Pembangunan Tol Laut
Pembangunan
tol laut dalam rentan waktu lima tahun ke depan rencananya akan dilaksanakan di
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku serta Papua.
Jokowi menargetkan akan membangun 24 pelabuhan untuk mendukung infrastruktur
tol laut. Dalam RPJMN dana yang ada baik dari APBN, BUMN, maupun swasta,
dialokasikan untuk membeli 609 kapal yang terdiri dari 83 kapal kontainer, 500
kapal rakyat, dan 26 kapal perintis. Untuk mendapatkannya, diperlukan dana
sebanyak 57,31 triliun rupiah dan 39,5 triliun untuk membangun 24 pelabuhan.
Gambar
2. Tol Laut Jokowi
Dengan anggaran untuk investasi pengembangan 24 pelabuhan
senilai Rp.39,5 triliun dan anggaran
investasi pengadaan kapal senilai Rp.57,3 triliun, diharapkan pembangunan ini
kedepannya dapat berlangsung dengan baik untuk mempersiapkan kedepannya
Indonesia di tahun mendatang menjadi Negara yang siap dalam menghadapi AEC
2015, dengan di dukung juga oleh Pemerintah yang berencana mengembangkan 16
kawasan industri untuk mendukung realisasi tol laut yang akan dan segera
digagas Presiden Joko Widodo. Dengan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, proyek strategis yang akan
dibangun untuk mendukung 16 kawasan industri diperkirakan menelan dana Rp 47,67
triliun. Kebutuhan tersebut terdiri dari proyek bandara senilai Rp 8,2 triliun,
proyek jalan sebesar Rp 8,079 triliun, proyek kereta api sebanyak Rp 2,312
triliun, proyek ketenagalistrikan senilai
Rp 10,477 triliun, proyek pelabuhan senilai Rp 17,664 triliun, serta proyek
sumber daya air sebanyak Rp 939 miliar.[3]
4.
Lahkah Awal Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
1.
Pelindo I => Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen
meningkatkan kinerja logistik dan mendukung program tol laut dengan
mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.
Sebagai langkah awal memperkuat konektivitas nasional
dan meningkatkan kinerja logistik, Pelindo I menggandeng Port of Rotterdam
International untuk membangun Kuala Tanjung. Pelindo I dan Port of Rotterdam
International sudah melakukan Port Analysis Model (PAM) terhadap pengembangan
pelabuhan itu pada 13 Oktober 2014.
Dari hasil Port Analysis Model (PAM), Port of
Rotterdam International melakukan analisis dengan melakukan penilaian terhadap
karakteristik pelabuhan, mengidentifikasi peluang bisnis, dan strategi
pengembangan.
Selain itu dilakukan pula identifikasikan potensi
pasar dan merekomendasikan metode pengembangan Kuala Tanjung sebagai gerbang
industri yang terintegrasi dengan daerah disekitarnya seperti kawasan industri
Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Belawan.
Terakhir adalah memperkuat hubungan dengan pemangku
kepentingan agar Pelindo I untuk membangun port community yang selaras dengan
lingkungan sekitar. Di tengah permasalahan biaya logistik yang tinggi,
pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung mampu menjadi satu solusi memperbaiki perekonomian
Indonesia dan terbukanya kesempatan bagi pengusaha atau investor untuk
mengembangkan bisnis.
Upaya menarik investor dilakukan melalui revisi
perundangan untuk kemudahan berivestasi bagi perusahaan asing dengan
mengembangkan program layanan one stop service.
2.
Pelindo I => Pengembangan Kawasan Industri
Kesiapan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau
Pelindo I dalam mendukung percepatan
pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung terus dilakukan. Hal ini ditandai
dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) antara Pelindo I dengan PT Perusahaan Pemborong Bangunan,
Niaga dan Industri Moeis tentang Kerjasama Pengembangan Kawasan Industri di
Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada Senin (17/11).
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah
mempersiapkan rencana kerjasama melalui prinsip yang saling menguntungkan yang
meliputi yaitu melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki,
menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rencana kerjasama
dimaksud, Melakukan kajian baik dari aspek Finansial, Teknis, Komersial,
Legalitas dan Aspek lainnya berkaitan dengan rencana kerjasama.
Kuala Tanjung
merupakan wilayah yang cukup strategis, karena saat ini masuk dalam prioritas
pelabuhan yang dikembangkan menjadi Hub Port Internasional dalam program Tol
Laut oleh Pemerintah. Rencana pengembangan kawasan industri ini akan seluas
1.000 Ha yang hasil produksi di kawasan industri ini nantinya akan melewati
pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan
dilakukan pada Pebruari 2015, dan masa waktu pembangunannya ditargetkan akan
selesai dalam waktu 18 (delapan belas) bulan. Dengan kedalaman -14 M Lws,
pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas yang dapat menampung 400 ribu Teus
Petikemas dan 3,5 Juta Ton Barang.[4]
3.
Pelindo II => Pengembangan Pelabuhan New Priok Kalibaru
PT Pelindo II (Persero) baru saja mendapat dana segar
senilai Rp 20,8 triliun dari hasil penerbitan obligasi. Dengan dana tersebut,
perseroan siap melakukan pengembangan dan pembangunan lima pelabuhan prioritas
mulai tahun ini.
Dari hasil penerbitan obligasi ini, Pelindo II juga
berencana mengembangkan 12 pelabuhan untuk mendukung program Tol Laut.
Pelindo II menerbitkan obligasi dengan mata uang asing (global bond)
dalam dua seri. Seri pertama senilai US$ 1,1 miliar dengan tenor 10 tahun, kupon 4,25 persen, dan imbal hasil
4,37 persen. Untuk seri kedua nilainya US$ 500 juta, dengan tenor 30 tahun, kupon
5,37 persen, dan imbal hasil 5,5 persen.
Penerbitan global bond ini merupakan yang terbesar dalam sejarah
yang pernah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelindo II menunjuk tiga bank yakni ANZ, BNP
Paribas, dan Citigroup, dan dua perusahaan sekuritas yaitu PT Danareksa Sekuritas
dan juga PT Bahana Securities sebagai sebagai joint bookrunners dan joint lead
managers untuk menangani transaksi
obligasi tersebut.[5]
4.
Pelindo III => Pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong
Djarwo Surjanto, Direktur Utama PT Pelindo III
mengatakan, salah satu cara untuk mendukung program Tol Laut adalah dengan
mengkhususkan Terminal Berlian dan TPS untuk bongkar muat petikemas. Lantas
Jamrud Utara khusus curah kering dan general cargo Internasional; Jamrud Barat
untuk curah kering internasional; serta Jamrud Selatan untuk general cargo dan
curah kering domestik.
Selain itu, penataan juga dilakukan di Terminal Mirah
yang saat ini difokuskan untuk kegiatan general cargo domestic, roro terminal, dan
project cargo. Sedangkan Terminal Nilam digunakan untuk petikemas domestik,
curah cair dan general cargo.
Dengan penataan ini pula, Djarwo menargetkan 3 juta
TEUs arus petikemas bisa tercapai di seluruh terminal yang ada di Tanjung Perak
pada akhir tahun 2014 ini. Target ini bukanlah angka yang mustahil, apalagi
Terminal Teluk Lamong sejak Rabu (12/11/2014) juga telah resmi beroperasi.
Dengan anggaran pembangunan sebesar Rp4,1 triliun,
Terminal Teluk Lamong didesain menjadi green port dengan berbagai peralatan
yang serba otomatis. Bahkan crane yang digunakan juga masuk kategori Automatic
Stacking Crane. Untuk tahap awal ini, Teluk Lamong didesain mampu menampung 1
juta TEUs petikemas.
Selain Terminal Teluk Lamong, untuk meningkatkan
kapasitas dan mempermudah alur distribusi guna mendukung program Tol Laut, pada
bulan April 2015 mendatang juga akan mulai dioperasikan Dermaga Pelabuhan
Manyar serta kawasan industrinya yang dikenal dengan sebutan JIIPE (Java
Integrated Industrial Port Estate). Saat ini bahkan juga dilakukan proses
penambahan peralatan bongkar muat seperti Container Crane (CC), Harbour Mobile
Crane (HMC), RTG, Fixed Crane dan peralatan pendukung lainnya.[6]
Revitalisasi dan pendalaman Alur Pelayaran Barat
Surabaya (APBS) hingga minus 13 meter low water spring (LWS/di bawah permukaan
air luat) juga terus dilakukan dan diharapkan bisa rampung pada Maret 2015
mendatang.
Pengerukan dan pelebaran APBS sendiri dilakukan Van
Oord Dredging and Marine contractors BV (Van Oord) yang merupakan kontraktor
asal Belanda yang ditunjuk oleh Pelindo III untuk melakukan pekerjaan
pengerukan APBS setelah melalui serangkaian tahap pelelangan.
Pengerukan dengan biaya mencapai US 76 juta dolar ini
merupakan tahap pertama dan akan dilanjutkan lagi sehingga APBS bisa memiliki
lebar hingga 200 meter dengan kedalaman hingga minus 16 mLWS.
Kini, dengan selesainya pengerukan alur, maka APBS
yang dulunya hanya bisa dilalui satu lajur arah lalu lintas laut, kini sudah
bisa double arah lalu lintas laut. Selain itu, kapal petikemas yang dulunya
maksimal berbobot 20 ribu DWT, saat ini kapal petikemas super besar berbobot 50
ribu DWT juga sudah bisa masuk ke Tanjung Perak.
Untuk kapal berisi LPG maupun LNG yang dulunya hanya
berbobot maksimal 12 ribu DWT, kini meningkat menjadi kapal berbobot 60 ribu
DWT yang bisa masuk ke Tanjung Perak. Begitu juga untuk kapal tanker yang
awalnya hanya maksimal berbobot 40 ribu DWT, saat ini kapal tanker berbobot 65
DWT juga bisa masuk. Bahkan untuk kapal curah kering, yang awalnya hanya berbobot
40 DWT, saat ini kapal curah kering berbobot 90 ribu DWT bisa masuk.
Tak hanya itu, pelayanan windows system on schedule
juga diterapkan. Dengan sistem ini, kepastian waktu sandar kapal semakin jelas
dan dapat meningkatkan kunjungan kapal dengan target Turn Round Voyage (TRV) 5
hari.
Kini, Tol Laut yang telah dicanangkan pemerintah
mulai dijalankan. Tanjung Perak sebagai pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia
setelah Tanjung Priok, sudah siap menjalankan program ini. Terminal Berlian
yang kini telah mampu menembus 1 juta TEUs adalah salah satu buktinya.[7]
5.
Pelindo IV => Pengembangan Pelabuhan Makassar New Port
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero) bersama
dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) sepakat untuk mengembangkan proyek
Makassar New Port (MNP). Pengembangan pelabuhan dimulai dengan tahapan
reklamasi laut yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan.
Dalam pengerjaan reklamasi yang merupakan bagian dari
pembangunan Tahap I fase A ini, Pelindo IV bersinergi dengan PT. PP dengan
anggaran sebesar Rp326,8 milyar yang dananya berasal dari kas internal
perseroan.
Menurut perjanjian kontrak yang disepakati, PT PP
ditugaskan untuk melakukan reklamasi, pengerukan serta pembangunan dermaga
seluas 320 meter persegi. Pekerjaan ini ditargetkan bisa selesai dalam waktu
725 hari. Pembangunan fase satu ini diperkirakan akan mampu menambah kapasita
petikemas mencapai 400.000 TEUs per tahun.
Saat ini, kapasitas terminal petikemas di Pelabuhan
Makassar sekitar 700.000 TEUs. Sementara itu, kapasitasnya pada tahun lalu
sebesar 560.000 TEUs.
Ia menambahkan adapun total investasi pengembangan
pelabuhan Makassar sacara keseluruhan sekitar Rp12 triliun. Dimana dananya
berasal dari penyertaan modal negara (PMN), pinjaman perbankan BUMN, serta
obligasi. Mulyono meyakini apabila pengembangan Pelabuhan Makassar telah
terealisasi, maka kapasitas petikemas mencapai 3,2 juta TEUs.[8]
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengucurkan kredit
investasi senilai Rp 3 triliun kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV guna
mendukung pembangunan pelabuhan Makasar New Port serta pengembangan peralatan,
fasilitas pelabuhan dan modernisasi peralatan bongkar muat.
Pembangunan Makassar New Port merupakan langkah aktif
Pelindo IV memenuhi kebutuhan pelabuhan peti kemas Makassar dan menjadi penyambung
(konektivitas) antar pulau serta mendukung sistem logistik nasional, khususnya
di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam pembangunannya, Pelindo IV yang tengah
mengusung tagline menjadi Lokomotif Indonesia Timur mengembangkan konsep port
create the trade atau mengikuti supply approach strategy.
Berdasarkan strategi tersebut, Makassar New Port
nantinya akan terintegrasi dengan rencana proyek jalur kereta barang di
Sulawesi Selatan, sehingga mempermudah distribusi barang angkutan. Pembangunan
pelabuhan ini diharapkan akan memancing pertumbuhan arus kapal yang didukung
oleh pertumbuhan industri di KTI. Wilayah kerja BUMN yang bergerak di bidang
penyediaan jasa kepelabuhanan ini tersebar di 10 provinsi di wilayah timur
Indonesia. Untuk mendukung konsep tol laut Indonesia, Pelindo IV mensyaratkan
tiga hal yaitu penyebaran industri, ketersediaan dan kinerja pelabuhan, dan
ketersediaan kapal. Inisiatif Pelindo IV
untuk jalur utama peti kemas terdiri dari dua jalur. Pertama adalah Belawan
–Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makasar – Bitung. Kedua, Belawan – Tanjung
Priok – Tanjung Perak – Makasar – Sorong.[9]
6.
Pelindo II Dengan Pengembangan Pelabuhan Sorong
Pembangunan pelabuhan Sorong ssudah menjadi program
BUMN pelabuhan yakni PT Pelindo II atau IPC. Dalam konsep IPC, Pelabuhan ini
dirancang sebagai pelabuhan bertaraf internasional yang diharapkan dapat
menjadi pelabuhan pengumpul (Hub port) bagi daerah di sekitar Papua, sekaligus
dapat menjadi pelabuhan transit (transshipment port) bagi lintasan jalur
perdagangan Asia Timur menuju Australia, dan negara-negara di kepulauan Pasifik
Barat.
“Tahap I pelabuhan Sorong adalah pembangunan dermaga
sepanjang 500 meter, dengan lapangan penumpukan seluas 24 hektar. Pelabuhan
tersebut merupakan pelabuhan internasional berkapasitas 500.000 TEUs setahun,”
kata Direktur Utama IPC, RJ Lino. [10]
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pembangunan
proyek tol laut ini tentu akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak
sebentar sedangkan pemerintah Jokowi-JK menargetkan proyek ini selesai dalam
waktu 5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam RPJMN. Oleh karena proyek ini
sangat strategis, maka sangat diperlukan pengawasan bersama dari semua pihak
mulai dari pembuatan konsep, pendanaan, eksekusi dan laporan pertanggungjawaban.
Untuk
proyek tol laut ini juga memerlukan kecerdasan dan kecermatan pemerintah
didalam pengambilan kebijakan jangan sampai gegabah sehingga bisa merugikan
kepentingan nasional. Meskipun disatu sisi selalu ada dilema dalam hal
pendanaan, membuka kran investasi luar negeri juga terdapat konsekuensi yang
nanti ditanggung dan jika tidak membuka kran investasi, geliat investasi dalam
negeri juga masih kurang. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat
penting dalam kondisi ini agar tujuan mulia dari pembangunan proyek tol laut
ini bisa terwujud. Dan sebagai bagian
dari rakyat indonesia, kami berharap agar pemerintah dapat lebih transparan
dalam mengimplementasikan pembangunan mega proyek tol laut ini dan kami juga
menuntut ketegasan pemerintah untuk berpihak dalam pembangunan industri dalam
negeri dan jangan sampai dengan adanya tol laut dapat menjadi pembuka jalan
dominasi barang-barang impor di Indonesia.
Sebagai
bagian dari karyawan BUMN, saya berharap agar pemerintah dapat menyampaikan
dengan lebih jelas rencana pembangunan tol laut ini. Selain itu pemerintah dan
BUMN juga seharusnya dapat mempertegas komitmennya mengenai skala prioritas
pemanfaatan produksi dalam negeri daripada melakukan impor. Hal ini sangat
penting agar mencegah kemunduran industri dalam negeri dan ketergantungan yang
teramat besar terhadap luar negeri.Selain terhadap pembangunan tol laut,
pemerintahan Jokowi-JK juga tidak boleh melupakan persiapan optimasi potensi
sektor kelautan. Industri – industri unggulan perlu didukung dengan serius.
Kebijakan subtitusi impor dan promosi ekspor perlu dilakukan pada usaha-usaha
dalam negeri sampai skala ekonomi usaha tersebut cukup memungkinkan untuk
bersaing di pasar perdagangan bebas.
Daftar Pustaka
1.
http://bem.its.ac.id/sebuah-sudut-pandang-apa-kabar-tol-laut/
10.
http://jurnalmaritim.com/2015/04/tol-laut-pelabuhan-sorong-akan-terintegrasi-kawasan-ekonomi-khusus/
